PENDAHULUAN Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, telah menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan dan harmoni masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945.
. Layaknya kartu identitas lainnya, NPWP wajib dimiliki oleh orang yang berhak, dalam hal ini wajib pajak. Selain itu, ada pula beberapa pihak yang diharuskan membuat NPWP. Dilansir dari klikpajak.id, adapun beberapa pihak yang berhak mendaftarkan diri untuk membuat NPWP adalah sebagai berikut. 1. Perorangan Pribadi
Koran Sindo. Sabtu, 18 Maret 2017 - 10:04 WIB. Pemenuhan Hak atas Identitas dan Kartu Identitas. A A A. Patra M Zen. Ketua Departemen Hak Asasi Manusia Partai Hati Nurani Rakyat. DALAM disiplin hukum internasional hak asasi manusia, isu hak atas identitas berbeda dengan persoalan kartu identitas (ID card). ISSN 0215-9171 (print), ISSN 2528-1089 (online) Widyaparwa, Vol. 49, No. 1, Juni 2021 | 77 fTren Penggunaan Bahasa Asing pada Nama Diri Masyarakat Jawa Hlm. 68โ80 (Prameswari Dyah Gayatri Budi Anggraeni Ilyas, Teguh Setiawan) 4. Simpulan Penelitian nama diri ini mungkin belum me- Allan, K. 1986. Semenjak tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). bukti identitas diri saat membuka tabungan atau menabung di bank, bukti pendaftaran BPJS, dan lainnya. Intinya, KIA ini memiliki manfaat guna mengoptimalkan pendataanmemberlakukan Kartu Identitas Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), yang menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia . JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management) Nomor 2, Volume 2, November 2021, halaman 88-102